STORI HITS – Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Malang menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berdampak negatif terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Pemangkasan anggaran ini disebut mengancam keberlangsungan pendidikan ratusan ribu mahasiswa penerima KIP-K serta pemotongan dana riset dan beasiswa.
Bung Umbu Raider, kader GMNI Malang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini dapat menutup akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Pemotongan anggaran ini bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi menyangkut masa depan anak bangsa. Banyak mahasiswa yang bergantung pada beasiswa dan bantuan pendidikan untuk bisa melanjutkan studi mereka,” ujarnya dalam keterangannya yang diterima Storihits.com, Jumat, 1 Maret 2025.
Ia juga menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan riset.
Menurutnya, kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan dan menghambat target Indonesia Emas 2045.
“Jika anggaran pendidikan terus ditekan, maka semakin banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah. Ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, GMNI Malang juga menyoroti dampak pemangkasan terhadap riset dan inovasi.
Pemotongan anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan disebut akan semakin mempersempit kesempatan akademisi dalam mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Riset adalah kunci inovasi dan daya saing bangsa. Jika dana riset dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing di tingkat global?” tutur Umbu.
