STORI HITS – Dalam setiap pesta demokrasi, Pilkada selalu menjadi momen krusial bagi daerah untuk menentukan pemimpin yang akan membawa arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
Tidak terkecuali di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang saat ini bersiap menghadapi Pilkada mendatang.
Namun, di balik semarak kampanye dan janji-janji politik, ada satu masalah yang terus menghantui dan meracuni proses demokrasi kita, yakni politik uang.
Money politik, atau dikenal juga sebagai politik uang, menjadi momok di berbagai daerah, termasuk SBD.
Fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama karena dampaknya jangka panjang yang merugikan masyarakat.
Sebagian besar masyarakat, yang sering kali terjebak dalam kondisi ekonomi sulit, mudah tergoda oleh janji uang atau barang dari calon-calon tertentu.
Namun, apakah kita sadar bahwa dengan menerima “pil pahit” ini, kita sebenarnya merusak masa depan kita sendiri?
Bahaya Money Politik
Politik uang bukan hanya soal suap. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan integritas moral masyarakat.
Saat kita menerima uang dari calon tertentu, kita secara tidak langsung telah memberikan suara kita bukan pada kualitas kepemimpinan, melainkan pada kekuatan uang.
Lebih dari itu, calon yang terpilih melalui praktik money politik biasanya tidak akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melainkan lebih cenderung berupaya mengembalikan “investasi politik” mereka melalui korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
