STORI HITS – Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 menuai perhatian Ombudsman RI.
Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut menerima berbagai konsultasi dan pengaduan dari peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai bahwa penundaan ini tidak hanya berdampak pada peserta seleksi, tetapi juga pada efektivitas pelayanan publik.
“CASN adalah motor birokrasi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika pengangkatan mereka tertunda, layanan di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan, bisa terganggu,” ujar Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Ombudsman menyoroti lima poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menangani penundaan ini.
Pemerintah diminta mengukur dampak publik akibat penundaan, termasuk potensi maladministrasi dalam proses kepegawaian.
Robert menyarankan adanya pendekatan solutif, seperti kompensasi atau skema khusus bagi peserta yang terdampak.
Ombudsman menuntut transparansi terkait alasan penundaan. Menurut Robert, kepastian informasi sangat penting agar peserta seleksi bisa menyiapkan langkah antisipatif, termasuk aspek ekonomi dan pekerjaan mereka selama masa tunggu.
Sebagai solusi jangka pendek, Ombudsman mendorong pengangkatan CASN dilakukan secara bertahap di instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.
Dari total 602 instansi, sebanyak 207 di antaranya mengajukan penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi dan pembaruan administrasi.
“Namun, masih ada 395 instansi yang sebenarnya sudah siap. KemenPAN-RB dan BKN seharusnya memastikan pengangkatan bisa dilakukan tanpa harus menunggu semuanya serentak,” kata Robert.
Ombudsman meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang menjamin kepastian pengangkatan CASN 2024.
Robert menegaskan bahwa batas akhir pengangkatan CASN harus jelas, yakni Maret 2025 untuk PPPK dan Oktober 2025 untuk CPNS.
